Menakar Arah Dan Gaya Kepemimpinan

Catatan Awal

Mengenai pentingnya kepemimpinan pada sebuah komunitas atau organisasi sudah terang bagi semua. Jangan komunitas manusia, komunitas gajah, babi hutan, kerbau hutan memiliki dan membutuhkan pemimpin. Mengapa komunitas atau organisasi membutuhkan pemimpin? Jawabnya jelas: Supaya ada yang memimpin. Maka kita perlu mengerti apa sebenarnya peran dan fungsi pemimpin yang hakiki bagi komunitas atau organisasi?

Dari hasil penelitian para ahli manajemen, organisasi, antropologi-sosiologi, politik ditemukan pemahaman mengenai peran dan fungsi pemimpin yang hakiki ada 3, yakni:

1. Memberi dan menjaga arah
2. Menggerakan
3. Mempersatukan

Jika Majelis Jemaat dipahami sebagai pemimpin jemaat, maka anggota jemaat berharap bahwa Majelis Jemaat, baik sebagai entitas institusi maupun dalam entitas individu anggota majelis, agar menghadirkan tiga peran diatas. Jika seorang pendeta dipahami sebagai pemimpin jemaat, maka warga jemaat menaruh harapan bahwa seorang pendeta memerankan tiga hal diatas secara efektif. Jika Majelis Pekerja Klasis, jika Majelis Pekerja Sinode adalah pemimpin klasis atau pemimpin Sinode, maka seluruh warga GKSBS mengharapkan bahwa MPK/MPS mampu berperan dan berfungsi secara efektif dalam memberi dan menjaga arah bergereja, menggerakkan umat dan menjaga kesatuan umat.

Makna Kekuasaan

Setiap pemimpin, entah person maupun kolektif, pada dirinya memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah konsep yang rumit. Paling tidak kekuasaan adalah kombinasi antara wewenang dengan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok pemimpin.

Wewenang seseorang atau sekelompok pemimpin – dari mana pun asalnya – pada akhirnya diberikan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Maka wewenang bisa goyah atau berkurang manakala orang-orang yang memberinya mengambil balik wewenang itu.

Bagi pemimpin, kekuasaan yang dimilikinya – yang diberikan oleh orang-orang yang dipimpinnya – dimaksudkan agar peran dan fungsi kepemimpinan bisa efektif.

Tetapi kekuasaan pada hakikatnya selalu seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi merupakan berkat. Tapi pada sisi lain merupakan laknat. Padahal tidak pernah ada orang yang tahu dengan pasti mana sisi tajam yang berupa berkat dan mana sisi tajam yang berupa laknat. Tetapi semua orang tahu bahwa pada saat kekuasaan diarahkan untuk memberi dan menjaga arah perjalanan, memberdayakan dan mempersatukan, maka pedang itu akan menjadi berkat. Tetapi  manakala pedang itu tidak digunakan untuk mendukung efektivitas peran dan fungsi kepemimpinan, maka pedang itu telah menjadi laknat.

Pengambilan Keputusan

Semua orang tahu – sesuai dengan peran dan fungsinya – pemimpin adalah penentu keputusan bagi sebuah komunitas atau sebuah organisasi. Maka seorang atau sekelompok pemimpin dituntut oleh statusnya untuk memiliki kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan. Kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan harus tercermin pada tiga hal: cara, hasil keputusannya dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan.

Hal mengambil keputusan memang hak prerogatif pemimpin. Tetapi hal keputusan itu dapat diterima oleh orang-orang yang dipimpin sangat dipengaruhi oleh cara atau proses mengenai bagaimana keputusan itu diambil. Karena kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang dipimpin, maka proses pengambilan keputusan harus bisa dikontrol dan dipertanggung-jawabkan kepada yang memberi wewenang. Mengapa orang-orang yang dipimpin perlu mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban? Karena pada dasarnya semua orang ingin terlibat dan memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama. Pemberian wewenang adalah wujud dari keinginan berkontribusi. Pun demikian hal mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban. Maka merupakan konsekuensi logis jika harapan dan ruang untuk mengontrol dan meminta pertanggung-jawaban menyempit, akan mengakibatkan orang-orang yang dipimpin juga akan mengurangi kontribusinya dalam memberikan wewenang. Kontribusi yang diberikan kepada pemimpin tujuan akhirnya bukan kepada pemimpin itu sendiri, melainkan kontribusi terhadap usaha mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus dipastikan selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita organisasi atau komunitas. Maka menjadi jelas bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus transparan dan dapat diukur. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak terukur secara hakiki menjadi proses pembusukan sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Dan secara khusus akan menjadi proses pengeroposan kepemimpinan itu sendiri. Pengeroposan ini akan menjadikan kepemimpinan kehilangan legitimasi. Dan ketika kepemimpinan kehilangan legitimasi, maka kecenderungannya adalah – gaya kepemimpinan – semakin otoriter.

Apakah proses pengambilan keputusan yang baik seperti diatas dijamin menghasilkan keputusan-keputusan yang baik juga? Belum tentu. Hasil keputusan bisa bias oleh dua hal. Pertama, informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu seorang atau sekelompok pemimpin harus memiliki kemampuan menghimpun dan menyeleksi informasi/data dengan baik. Kedua, motivasi dan kepentingan. Data yang baik, akurat, lengkap dan up to date bisa menghasilkan keputusan melenceng manakala ada motivasi, kepentingan dan niatan yang salah dari pemimpin. Siapa yang bisa mengontrol motivasi dan naiatan seseorang? Tentu tidak ada. Maka, setelah proses pengambilan keputusan, produk keputusan pemimpin harus juga bisa dikontrol. Alat kontrol produk keputusan pemimpin adalah: Pertama, seberapa sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan dengan nilai-nilai organisasi atau komunitas. Kedua, seberapa relevan keputusan itu dengan program, tema dan arah organisasi. Ketiga, seberapa keputusan itu memiliki daya terap (dapat dilaksanakan) bagi organisasi atau komunitas.

Pada akhirnya, keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang dipimpin. Maka kemampuan mengkomunikasikan hasil keputusan menjadi sangat penting. Apakah ini sesuatu yang berat? Tentu saja tidak. Karena, ketika proses pengambilan keputusan bersifat transparan dan terukur, ketika produk keputusan masih terbuka terhadap control mereka yang dipimpin, maka sudah dengan sendirinya produk keputusan pemimpin sudah dipahami oleh mereka yang dipimpin. Tetapi sayangnya banyak pemimpin yang karena sejak proses pengambilan keputusan tidak transparan dan terukur, serta tidak ada ruang partisipasi, maka hal mengkomunikasikan keputusan menjadi pekerjaan yang berat. Dan ketika orang-orang yang dipimpin tidak bisa mengerti produk-produk keputusannya, maka dengan mudah alamat kesalahan diarahkan kepada mereka yang dipimpin. Ketika terjadi situasi demikian, maka peluang berkembangnya gaya kepemimpinan yang otoriter semakin besar.

Berita dari kategori yang sama

• Surat Edaran MPS GKSBS Menyikapi Pandemi Corona

• Agama Dan Kemunafikan

• Kolom Agama Di KTP Dalam Perspektif HAM

• Bridging Gaps program – Beasiswa Theologi di Negeri Kincir Angin

• 

  Apa Yang Terpenting?