RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Sah Menjadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR pada 12 April 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan ini merupakan buah kerja keras dari berbagai pihak yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, media, akademisi, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya dalam memastikan pembahasan yang bernas (dikutip dari Siaran Pers Komnas Perempuan).

Selain kepada pemerintah, legislatif, yudikatif dan berbagai lembaga yang selama ini mengawal proses panjang dari RUU menjadi UU, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mengapresiasi para perempuan korban kekerasan yang selama ini berani speak up terhadap kekerasan yang menimpa mereka. Terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS mengatur sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial, yaitu tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain pengaturan sembilan tindak pidana tersebut, UU TPKS mengakui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lainnya, yang karenanya maka kedepannya hukum acara dan pemenuhan hak korban mengacu pada UU TPKS.

sumber gambar dari kompas.com

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam pers release di hari yang sama membuka dengan istilah hari bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. PGI menilai bahwa pengesahan UU ini penting mengingat masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia sementara regulasi yang ada masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta sanksi terhadap pelaku masih banyak yang ringan. PGI berkomitmen untuk terus mengawal proses ke depan dalam rangka implementasi UU ini bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya. PGI juga akan ikut serta membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan UU ini agar makin dikenal oleh masyarakat luas.


Sumber :

Silahkan dibagikanShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print