Tanpa Keragaman, Indonesia Tak Ada: Energy of Indonesia

Sila dibagikan

Catatan admin: Tulisan berikut adalah refleksi dari Pdt. Mery Kolimon yang dimuat di website PGI. Beliau mengikuti Rakernas PGIW/SAG di Yogyakarta dari tanggal 11-14 Agustus 2022.

Selama empat hari, pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW)/Sinode Gereja Am (SAG) dari berbagai tempat di seluruh tanah air bertemu dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Kota Yogyakarta. PGIW adalah persekutuan gereja-gereja anggota PGI maupun yang bukan PGI di suatu daerah tertentu. Sedangkan SAG lebih merupakan persekutuan gereja-gereja yang sinodenya berada di wilayah tersebut. Setelah tertunda karena pandemi, akhirnya agenda tahunan ini boleh berlangsung secara tatap muka.

Pertemuan onsite yang dimulai 11 Agustus 2022 dan selesai 14 Agustus 2022 itu berlangsung utamanya di kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jogjakarta. Panitia yang berasal dari gereja-gereja anggota dari PGIW Daerah Istimewa Yogyakarta menginapkan seluruh peserta di Hotel Artotel, Jl. Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Untuk kegiatan ini ada dukungan yang serius dari Pemerintah Prov. DIY, UKDW, dan RS Betesda Yogyakarta.

Bus-bus Pemprov DIY dan UKDW siap mengantar peserta bolak balik dari hotel ke tempat kegiatan, termasuk ketika berkunjung ke keraton Yogya dan ke acara penutupan di candi Prambanan. Petugas medis dari RS Betesda siap melayani kesehatan para peserta Rakernas. Dinas-dinas terkait dari Pemprov DIY mendukung pula untuk pentas musik tradisional Jawa di lokasi Rakernas, termasuk sendratari Ramayana yang memukau di kawasan candi. Sepanjang acara ada sambutan singkat dari Rektor UKDW, dari wakil direktur RS Betesda. Sultan HBW X sebagai Gubernur DIY bersedia menerima peserta Rakernas di keraton dan menyampaikan pidato yang sangat bagus. Pak Wakil Gubernur, KGPAA Paku Alam X, menutup kegiatan dengan pidato singkat secara virtual.

Spiritualitas Ugahari: Mampu Mengontrol Diri

Salah satu tema yang terus didorong PGI untuk menjadi pokok refleksi dan spiritualitas hidup gereja-gereja di Indonesia adalah keugaharian/hidup sederhana. Namun apa itu kesederhanaan?  Dalam kotbah di ibadah pembukaan Rakernas, Pdt. Wahyu Satria Wibowo, PhD, dosen Fakultas Teologi UKDW, berbagi refleksi yang menarik.

Beliau berkata: “Bagi orang-orang kaya, makan hanya dengan lauk ayam goreng mungkin disebut sederhana. Namun bagi pemulung sampah, makan dengan ayam goreng adalah kemewahan. Bagi pengusaha besar sehari-hari memiliki dan mengendarai mobil Pajero mungkin sederhana, namun bagi sebagian pendeta itu kemewahan”. Beliau mengutip pemikiran Sokrates, filsuf Yunani, bahwa ugahari/kesederhanaan adalah kemampuan mengontrol diri dari berbagai kenikmatan. “Makan adalah kenikmatan, berkendara adalah kenikmatan dan kehormatan adalah kenikmatan . . . Tahu batas cukup akan membuat kita bisa mengontrol sikap dan sekaligus cara pandang terhadap orang lain. . . Hidup berkecukupan adalah hidup yang tidak dikontrol dan diperintah oleh kenikmatan”.

Berefleksi dari Matius 25:31-46 beliau menekankan makna ugahari sebagai kesediaan berbagi, memikul tanggung jawab untuk keadilan sosial dan ekologis, serta tidak dininabobokan oleh uang dan kuasa sehingga takut membela kaum tertindas dan alam. Sebaliknya dengan menghidupi spiritualitas ugahari, gereja-gereja di Indonesia mesti bersedia berjuang bersama melawan keserakahan yang memiskinkan rakyat dan merusak alam. Gereja sendiri mesti berhati-hati untuk tidak mempraktikkan hidup serakah dan sebagai gantinya memiliki sikap yang jujur, matang, dan berpihak kepada kaum rentan dalam mengambil keputusan.  

Dalam sesi-sesi percakapan, khususnya dalam diskusi wilayah, para pengurus PGIW dari berbagai tempat di Indonesia berbagi mengenai praktik menghidupi spiritualitas di daerah masing-masing. Umumnya contoh-contoh yang disebutkan adalah mengenai kampanye dan upaya gereja mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam kegiatan gereja. Acara-acara gereja telah mengurangi penggunaan air kemasan plastik. Bahan-bahan persidangan lebih banyak dalam bentuk file elektronik.

Sebagian yang lain berbagi tentang program pemberdayaan ekonomi bersama kelompok masyarakat yang terdampak baik oleh krisis akibat pandemic Covid-19, maupun oleh krisis pangan dan energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur. Beberapa peserta menyebut pentingnya penghematan sumber daya pangan dan energi dan mengkritisi seremonial pelayanan gereja dan berbagai pesta pora yang dapat makin menggerus ketahanan sumber daya ekonomi masyarakat. Sebagian peserta berbicara tentang sikap kritis terhadap pertambangan di berbagai wilayah yang merampas hak ulayat masyarakat dan merusak alam.

The Energy of Indonesia: Pidato Sri Sultan HBW X

Salah satu agenda Rakernas yang paling berkesan adalah kunjungan peserta Rakernas ke keraton Yogyakarta. Pada hari kedua rapat itu, Sri Sultan sebagai gubernur DIY bersedia menerima seluruh peserta dan panitia di istananya. Dalam kesempatan itu beliau menyampaikan pidato yang sangat bernas. Beliau memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa keragaman adalah hal yang niscaya, bagian paling mendasar dari maksud Allah menciptakan bumi. Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sama dengan makhluk yang lain. Karena itu siapapun yang melawan keragaman sesungguhnya sedang melawan Sang Pencipta. Dalam konteks itu kita perlu menghargai dan menyukuri keragaman bangsa Indonesia.

Mengutip konsep Benedict Anderson tentang “the imagined community”, Sri Sultan berbicara tentang bangsa sebagai sebuah komunitas imajiner. Sebelum kedatangan Belanda, masing-masing kepala suku di Nusantara tidak membayangkan diri mereka sebagai bagian dari suatu kesatuan organik. Suku-suku itu memiliki relasi perdagangan antaretnis yang juga membawa misi agama dan ditopang oleh pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Suku-suku yang berdiri sendiri-sendiri itu kemudian berusaha menjadi suatu bangsa imajiner dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Faktor agama dan bahasa itu telah turut merintis komunitas imajiner tersebut.

Dalam pidatonya itu, beliau menunjukkan kenyataan bahwa proses integrasi berbagai budaya adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara. Beliau mengatakan: “Kita semua sepakat bahwa peradaban Indonesia baru adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan, dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat dengan pembangunan yang bukan lagi mitos tetapi maujud menjadi etos bangsa yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kiritis dan berkelanjutan”.

Beliau juga menekankan tugas kita semua menjaga Indonesia tetap lestari dengan merawat kesatuan dalam keragaman. Beliau menyebut tiga cara merawat Indonesia: preserving (menjaga agar tetap ada), nursing (berupaya agar rasa persatuan kita tidak sakit serta mencari cara untuk pemulihan ketika konflik dan kekerasan terjadi), dan nurturing (merawat agar rasa persatuan tetap tumbuh dan berkembang).

Dalam konteks perayaan HUT RI ke-77, beliau menekankan pentingnya kerja sama sebagai syarat utama bangsa ini bangkit kembali dari dampak krisis berlapis. The energy of Indonesia menurut beliau terletak pada kemauan bekerja sama bahu membahu membangun bangsa. Energi keragaman itu yang membuat Indonesia ada. Dan bangsa ini akan tetap berdiri kalau energi keragaman itu terjaga. Tak boleh ada yang merasa terlalu tinggi, jangan juga ada yang direndahkan. Para pejuang kemerdekaan bangsa telah mewariskan nilai dan pengalaman dasar keberhasilan perjuangan mereka: perbedaan jangan jadi penghalang untuk bersatu. Justeru dalam persatuan ada energi maha dasyat untuk Indonesia merdeka.

Bagi beliau, Indonesia tak boleh hanya sekedar nama-nama atau gambar deretan pulau di peta dunia, melainkan keterjalinan beragam serat (budaya dan agama) yang saling menguatkan dalam relasi resiprokalitas yang kaya. Hanya dengan begitu kita menjadi kekuatan dasyat yang disegani bangsa lain dengan penuh hormat. Beliau menutup pidatonya dengan kutipan Alkitab: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri . . . Perlakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan orang lain”. Seorang kawan berbisik kepada saya, apakah Sultan juga membaca Alkitab?

Ini kali pertama saya mendengar pidato beliau secara langsung dan merasa sangat diberkati berjumpa dengan seorang bangsawan sepuh dengan pemikiran bening, terbuka, luas, dan dalam. Kita semua mendoakan agar kepemimpinan beliau tetap mengayomi seluruh rakyat Yogyakarta, termasuk berbagai orang muda dari semua pelosok Indonesia yang datang belajar di kota toleran ini. Sebagaimana Sultan HBW IX, ayahanda beliau, dan keraton Yogyakarta telah menjadi salah satu pilar paling penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, biarlah semangat perjuangan kemerdekaan bangsa dari berbagai belenggu dan spirit keragaman bangsa akan tetap dibela dan dirawat oleh pemimpin dan masyarakat Yogyakarta. Kiranya orang-orang muda yang datang belajar di kota ini akan tertular energi kebaikan untuk bergiat menjaga dan membangun republik tercinta.

Melampaui Moderasi

Di hari yang sama selepas berkunjung ke keraton, kami kembali ke kampus UKDW dan belajar bersama sejumlah pemimpin lembaga agama. Tiga pemimpin lembaga keumatan hadir membagikan pemikiran mereka terkait tugas memelihara keragaman. Ibu Alisa Wahid, puteri Gus Dur, membawa materi mewakili pengurus besar NU. Selain itu ada Prof. Syafiq Mughni, salah satu Ketua PP Muhamadiyah, dan Sekum PGI, Pdt. Jacky Manuputty.

Ibu Alisa Wahid banyak merujuk pemikiran ayahnya tentang kebangsaan. Salah satu rujukan yang sangat kuat dari Gus Dur, presiden keempat Indonesia itu, adalah: “Indonesia ada karena keberagaman. Keberagaman adalah raison d’etre (alasan keberadaan) Indonesia. Kalau tidak ada keberagaman kita, tidak perlu ada Indonesia”. Menurut saya ini pemikiran yang kedengaran sederhana tetapi menyentuh hal yang paling mendasar sebagai bangsa. Tanpa ada kesediaan untuk menerima, menghormati, dan menjaga keragaman, atau dengan kata lain kalau kita menolak perbedaan dan memaksakan keseragaman, kita sedang menghancurkan esensi dan eksistensi bangsa ini.

Dalam konteks hari ini, Ibu Alissa mengingatkan ancaman yang dihadapi bangsa, termasuk ideologi transnasional yang bisa merusak kesatuan. Beliau menarik perhatian kepada fakta menguatnya ekstremisme, mayoritarianisme, praktik intoleran, dan politik berbasis kekuasaan dan modal di bangsa ini. Dengan mengutip Seth Godin yang menunjukkan bahwa akibat globalisasi, suku atau bangsa hari ini tak lagi dibentuk oleh keturunan dan kedekatan fisik melainkan oleh kesamaan nilai dan minat, maka kita memiliki tugas bersama untuk menggerakkan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, melalui empat strategi penting yang dia sebutkan: kebijakan penyelenggara negara, pendekatan teologis, peran masyarakat sipil, dan pengorganisasian akar rumput. Keempat aspek ini sama penting dan harus bergerak bersama untuk perubahan yang berkelanjutan demi menjaga tegaknya Indonesia yang menghargai dan menjaga keragaman.

Selanjutnya di sesi berikut para pembicara dari lembaga pendidikan tinggi mengupas tentang moderasi beragama. Hadir dan berbicara Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prof. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, MP, IP); Rektor Universitas Kristen Duta Wacana (Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph); yang mewakili Rektor Universitas Nahdlatul Ulama/UNU (Dr. Suhadi); dan Dekan Fakultas Filsafat Keilahian UKDW (Pdt. Dr. Robert Setio). Yang menarik bagi saya adalah pemaparan dari Dr. Suhadi, pemikir muda dari UNU. Dia menyebut konsep moderasi beragama sebagai kemajuan besar dalam cara pandang pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait keragaman agama di Indonesia.

Dari segi gagasan, menurut beliau, konsep moderasi sudah lebih maju dibandingkan konsep sebelumnya yaitu, kerukunan agama, yang berpusat pada ketertiban masyarakat dan relasi kuasa yang ditentukan oleh suara/tekanan kaum mayoritas. Konsep moderasi didasarkan pada empat pilar penting: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan mengakomidasi budaya lokal. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan saya apakah konsep moderasi cukup memadai untuk menanggapi realitas dinamika keragaman di Indonesia hari ini, terutama terkait konteks meningkatnya ancaman intoleransi dan kekerasan berbasis agama seperti ditunjukkan Ibu Alisa Wahid, Pak Suhadi, yang telah saya kenal sebelumnya sebagai kawan di jaringan Dian Interfidei Yogyakarta, mengatakan kita tetap menghargai gagasan moderasi sebagai sebuah kemajuan berpikir dan langkah maju.

Konsep moderasi adalah “tawaran dari atas”. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap urusan keragaman harus tetap mengupayakan bentuk-bentuk relasi timbal balik antar agama yang lebih maju, matang dan mandiri, seperti dalam konsep dialog kehidupan, bina damai, dan pluralisme. Pendekatan dari atas ini perlu berjalan bersama dengan pendekatan dari bawah yang sudah berjalan selama ini, demi hasil yang lebih maksimal.

Dalam diskusi kelompok di antara para peserta, kami berbicara tentang pentingnya gereja bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang peduli dengan keutuhan bangsa, serta mendorong narasi-narasi yang mengikat semua unsur bangsa. Secara khusus menjelang perhelatan suksesi kepemimpinan bangsa, gereja-gereja tidak boleh terjebak politik identitas dan politik uang, sebaliknya berdiri kuat untuk menjaga kewarasan berdemokrasi dan mengupayakan agenda pendidikan politik lintas agama.

Kelenturan Ber-ekklesia
Agenda terakhir dari Rakernas ini lebih terkait urusan “dalam rumah” PGIW/SAG. Pertanyaan penting yang dibahas oleh Pak Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, adalah tentang relasi MPH PGI, PGIW/SAG, dan Persekutuan Oukumene Umat Kristen (POUK). Pendeta Gomar menjelaskan tentang latar belakang berdirinya POUK. Secara struktural, POUK tidak langsung berkaitan dengan MPH PGI, melainkan dibentuk dan dibina oleh tiap PGIW. Meskipun demikian tidak semua PGIW memiliki POUK di wilayahnya.

Beliau juga menunjukkan bahwa pola relasi antara PGIW dan POUK di tiap daerah berbeda. Ada POUK yang memiliki relasi yang kuat dan sehat dengan PGIW, namun ada yang terkesan sangat mandiri dan tidak peduli dengan PGIW. Umumnya ada komitmen awal bahwa POUK bersifat sementara untuk melayani umat Kristen lintas denominasi di area industri baru seperti pertambangan, maupun di wilayah asrama/basis militer. Namun belakangan POUK berkembang menjadi lebih permanen dan mandiri. Juga awalnya ada keterbukaan untuk keanggotaan rangkap bagi warga jemaat POUK: yang bersangkutan adalah anggota POUK dan sekaligus anggota gereja asalnya. Dalam perkembangan belakangan ini, kebanyakan generasi muda hanya merupakan anggota POUK dan tidak lagi menjadi anggota gereja denominasi orang tua mereka.

Dalam sesi tanya jawab sempat didiskusikan mengenai masa penugasan pendeta yang melayani di POUK; hubungan pendeta tersebut dengan gereja pengutusnya dan PGIW; kepemimpinan secara kemajelisan di POUK; dan pola pelayanan dalam POUK seperti apa agar berlaku adil terhadap keragaman latar belakang denominasi anggota POUK. Pak Ketua Umum PGI menekankan perlunya di tiap PGIW ada aturan yang lebih khusus untuk melengkapi pedoman pengelolaan POUK yang sifatnya lebih umum yang sudah dihasilkan dalam Sidang MPL PGI.

Selanjutnya masih dalam kaitan dengan hal itu, sekaligus lebih luas terkait panggilan gereja dalam konteks kebhinekaan bangsa, beliau berbicara mengenai pentingnya kelenturan berorganisasi dalam gereja. Saya menangkap pesan beliau bahwa aturan gereja penting, tetapi gereja tidak boleh lupa apa yang menjadi amanat utama gereja, yaitu terlibat dalam karya keselamatan Allah. Urusan-urusan administrasi perlu diperhatikan tapi tak boleh menjadi yang utama dan satu-satunya. Kita tidak boleh menjadi gereja yang kaku di dalam tembok-tembok institusi kita, sibuk dengan ritus-ritus dan aturan-aturan yang kaku, menjadi budak dari aturan yang dibuat sendiri dan gagal menjadikan misi keselamatan sebagai yang utama. Kita butuh aturan agar menjadi persekutuan yang tertib dan efektif dalam pelayanan keselamatan, namun jangan jadikan aturan sebagai yang paling dominan dalam hidup bergereja. Saya dapat menambahkan bahwa kita dipanggil bukan untuk melayani hari sabat, melainkan hari sabat untuk kemanusiaan (band. Matius 2:27). Bahkan ibadah-ibadah kita yang indah di hari Sabat akan kehilangan maknanya jika kita tidak melayani Allah dalam karya cinta kasihNya di dunia.

Di pihak lain perlu kita tambahkan bahwa ini tidak berarti orang lalu bisa meremehkan begitu saja tata/peraturan gereja. Tata gereja lahir dari upaya gereja berteologi untuk menata diri dan tugasnya. Pengabaian tata gereja akan membawa gereja/persekutuan beriman ke dalam kekacauan dan perpecahan. Kelenturan yang disebutkan Pdt. Gomar saya kira terletak juga di sini: bahwa kita tidak memutlakkan tata gereja dan kesepakatan ekumenes, namun di pihak lain kita juga tidak mengabaikannya sama sekali. Patokan tertinggi untuk keseimbangan seperti itu adalah ketulusan bersama untuk melayani kehendak Allah dalam gereja dan masyarakat, dan bukan untuk ego dan kepentingan kita masing-masing.  

Aspek lain dari kelenturan adalah terkait relasi MPH PGI dan MPH PGIW. PGI selalu menjaga keseimbangan dua sisi penting dari relasi kedua level kepemimpinan ini. Di satu sisi harus terus diingat dan dimaknai bahwa PGIW bukan bawahan/onderbouw PGI, tapi di lain sisi harus MPH PGI harus bisa juga mengajak seiring-sejalan dengan arah kebijakan PGI.

Dalam diskusi kelompok kami berdiskusi mengenai pentingnya moderasi dalam relasi antargereja juga. Selain kita membangun dan menjaga kemampuan menghargai perbedaan antaragama dalam bangsa yang beragam latar belakang, kita juga mesti jujur apakah relasi antardenominasi gereja-gereja anggota PGI sudah cukup sehat. Ada kawan yang berbicara mengenai persekusi yang dilakukan antar denominasi Kristen. Yang lain menyebut praktik menerima atau bahkan membujuk berpindah “domba dari kandang (denominasi) sebelah”, terutama ketika ada konflik dalam gereja tertentu. Hal-hal seperti ini perlu dibicarakan secara terbuka untuk tidak menciderai relasi gereja sebagai anggota tubuh Kristus dan merusak kesaksian Kristiani dalam bangsa yang majemuk.

Sumber : PGI.OR.ID